Kemitraan Polri dan Kemsos, Penanganan Fakir Miskin Wil III Tahun 2019

Advertisement

Kemitraan Polri dan Kemsos, Penanganan Fakir Miskin Wil III Tahun 2019

Thursday, 20 June 2019


Postnewstime|Jakarta - Kegiatan bimbingan pemantapan pendamping kube penanganan fakir miskin wilayah III tahun 2019 ini merupakan kegiatan yang dilakukan Kementerian Sosial cq. Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III. 

Kegiatan ini diikuti oleh pendamping kube dari wilayah III (Jawa Timur, Seluruh Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) yang berasal dari 11 provinsi, 73 kabupaten/kota. 

Pendamping Kube merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup sehari-hari. 

Dalam melaksanakan tugas nya pendamping ini diberikan honor yang tidak melebihi UMR, sehingga kinerja pendamping merupakan salah satu kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat yang masih kurang mampu. Pekerjaan pendamping ini merupakan pekerjaan sosial yang didasari oleh rasa ikhlas untuk membantu keluarga penerima manfaat.

NOTULENSI PEMANTAPAN PENDAMPING KUBE TAHUN 2019

Latar belakang Mitra POLRI dengan Kementerian Sosial RI 

1. Kenaikan angka dana bansos disbanding 2018 sebesar 54 T 
2. Bansos akan diberikan kepada masy kurang mampu dan keterbatasan 
3. Harapan Presiden RI tepat sasaran tanpa penyelewengan 
4. Keterbatsan Sumda  Kemensos dan jajarannya, maka membutuhkan bantuan POLRI 
5. POLRI memiliki jaringan dan perkuatan yg besar sampai dengan tingkat desa sehingga   diharapkan   membantu program pemerintah untuk mensejahterahkan masy. 

Potensi Kerawanan dalam Penyaluran Bansos 

1. Update Data Penerima Bansos Daerah yang tidak meng-update akan menjadi rawan dalam     penyaluran Bansos Pangan karena tidak tepat sasaran.
2. Pemberian Bansos tidak dalam bentuk uang tunai namun dapat berupa kartu E-Combo yang sehingga dapat terjadi penyimpangan 

Permasalahan dalam Bansos 

1. Identifikasi dalam penyaluran bansos Satgas yang bertugas akan saling koordinasi dengan pendamping social, dinsos, dan pemda setempat.
2. Apabila ditemukan penyelewengan atau penyimpangan dalam penyaluran bansos pangan apabila  dapat mengembalikan dikenakan pasal kode etik jika tidak terkena tindak pidana kecuali OTT dapat ditangkap KPK atau Polri.
3. Terbatasnya sumberdaya 
4. Tidak ada pengawasan / kendali dinsos dan kemsos

Nota Kesepahamam Kemsos dengan POLRI 

1. Bantuan penanganan penyaluran Bansos kepada Penerima Manfaat  sesuai 6T
2. Koordinasi dalam pedoman kerja dan sekertaris bersama sehingga dapat saling bersinergi 
3. Tindak Lanjut terhadap penyimpangan yang terjadi 

Tugas Satgas PAM & GAKKUM Pendistribusian Bansos 

1. Mendorong & mendampingi update data Babin Kamtipmas mendorong pendamping social, TKSK, dan Pemda, Korkab untuk memperbaiki data demi kelancaran prinsip 6T.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat 
3. Pengamanan Penyaluran Bansos
4. Pendampingan Program Bansos
5. Penegakan Hukum Penyimpangan 
Pendistribusian Bansos

Tugas Pokok Satgas 

Meminimalkan terjadinya kesalahan atau kejahtan dalam rangka pendistribusian bantuan social pangan secara proporsional demi menjaga kelancaran keamanan sehingga tepat guna bagi penerima manfaat. 

Tanya Jawab
1. Bagaimana cara menindaklanjuti pemalsuan laporan pertanggung jawaban ?
2. Berapa tahun penjara jika pendamping melakukan penyimpangan, pemotongan dana bantuan?
3. Jika ada persoalan apakah langsung mendatangi kantor polisi atau membuat surat  permasalahan ?

Jawaban

Apabila pendamping tidak mentaati peraturan yang berlaku akan dikenakan Hukuman 5 tahun penjara sesuai dengan pelanggaran yang ada dan pasalnya.

(Usman)