LAKI, Dinas PUPR Aceh Jangan Remehkan UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP

Advertisement

LAKI, Dinas PUPR Aceh Jangan Remehkan UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP

Tuesday, 6 August 2019




Postnewstime I Aceh Timur - Berawal dari sejumlah temuan dibeberapa lokasi di wilayah zona timur aceh,mulai dari Aceh Timur, Langsa dan aceh tamiang masih lumanyan banyak pengerjaan proyek tanpa menggunakan papan Plang Proyek dilokasi pekerjaan

Mukhsin ketua aktivis ormas Dewan perwakilan daerah laskar anti korupsi Indonesia (DPD-LAKI.ACEH) menilai tidak adanya transparansi kepada masyarakat dan dirasakan janggal, yakni diantaranya tanpa Plang Proyek kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota dalam Provinsi Aceh baik untuk Paket infrastruktur Peningkatan Jalan ataupun bangunan infrastuktur lainnya mungkin itu merupakan upaya untuk menghindari berbagai bentuk kritikan tajam dari masyarakat,Jelasnya.


lanjut Mukhsin, seorang aktivis penggiat Anti korupsi Indonesia  yang peduli terhadap perlunya transparansi Publik, Selasa (6/08/2019), kepada wartawan postnewstime mengatakan, Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasar harapan untuk mengurangi KKN di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, Papan nama bukan lagi sekedar kewajiban pelaksana proyek (kontraktor) untuk membuatnya, tetapi sudah menjadi amanat kontrak kerja pelaksanaan yang sudah disetujui (dalam hal ini anggaran pembuatannya selalu dibuat dalam item khusus tersendiri). Papan nama sudah menjadi hak publik / masyarakat untuk mendapat informasi tentang bagaimana negara menggunakan uang rakyatnya,"Ujar Mukhsin

"Sambung Mukhsin," Dalam papan Plang Proyek  akan tercantum : nama proyek, nomor kontrak proyek, asal anggaran yang dipakai baik itu dari sumber anggaran APBN,APBA atau APBK, besar anggran proyek, volume atau ukuran pekerjaan,  lama pelaksanaan proyek, nama perusahaan pelaksana proyek dan nama perusahaan serta nama pengawas proyek yang akan dikerjakan.

Menurutnya Proyek tanpa papan plang proyek itu janggal, diantaranya dengan tidak mencantumkan nama, nomor kontrak,volume pengerjaan, dan nama konsultan pengawas,itu sudah sangat jelas instansi dinas PUPR terkait terkesan meremehkan UU No 14 Tahun 2008 tentang  KIP. 

"Harapnya kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan rakyat (PUPR) Aceh,mengingat pentingnya Informasi publik wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,Sekali kita meminta kepada instansi dinas PU terkait jangan pernah meremehkan Undang-undang tersebut,"Tutup, Mukhsin. 

Jurnalis:M.Alimin