Dua Tahun Sertifikat Tanah Tak Diberikan, Warga Pondok Bahar Datangi Kantor BPN

Advertisement

Dua Tahun Sertifikat Tanah Tak Diberikan, Warga Pondok Bahar Datangi Kantor BPN

Saturday, 5 October 2019

   

Foto : ilustrasi sertifikat tanah Program PTSL


Tangerang | postnewstime.com,-Pemerintah melalui Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

Program sertifikasi tanah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang dikeluhkan masyarakat, pasalnya, sertifikat tanah dua tahun tak kunjung diserahkan, warga datangi kantor ATR/BPN Kota Tangerang untuk mempertanyakan perihal tersebut.

Sebagian besar warga Pondok Bahar mengeluh belum menerima sertifikat tanah program PTSL dari ATR/BPN Kota Tangerang Tanpa alasan yang jelas dari tahun 2017 sampai saat ini (red-2019) tak juga diberikan.

Salah satu Pokmas Kelurahan Pondok Bahar Muhamad mengatakan, menurut pihak ATR/BPN harus melengkapi berkas yang masih kurang lengkap, namun setelah berkas kami lengkapi sertifikat tanah masih belum juga diberikan, katanya.

"Kelengkapan untuk memenuhi penerbitan surat tanah program PTSL sebagian besar sudah kami lengkapi kekurangannya namun tak juga diberikan, kami merasa kecewa hanya diberikan janji-janji saja, sebenarnya ada apa, atau harus memberikan pelicin agar semuanya di mudahkan", ungkap Muhamad dengan penuh kekecewaan.

Sementara itu, Ibu Santi sebagai Satgas di Kelurahan Pondok Bahar saat dihubungi via tlp, hanya janji akan menemui namun tak juga bisa ditemui dikantornya.

"karna saya sudah melengkapi berkas dan ingin menemuinya untuk memberikan berkas yang kurang serta ingin menanyakan berkas yang sudah lengkap, sudah jadi apa belum Sertifikat tanah warga dari tahun 2017 hingga 2019", tambah Muhamad.

Perwakilan warga Pondok Bahar, Ahmad Maulana, mengatakan, saya mengajukan permohonan sertifikat sebanyak delapan bidang tanah mewakili dari keluarga ahli waris Almarhum ayah saya, sertifikat sudah selesai tapi menurut pihak BPN belum bisa diserahkan, karna masih ada berkas yg masih kurang, kalau sudah selesai berkasnya sertifikat dari delapan keluarga tersebut baru diserahkan, katanya.

"Namun tidak sesuai apa yang sudah diarahkan wakil satgas wilayah Pondok Bahar Bapak Drajat, meskipun kami sudah melengkapi berkas tersebut, sertifikat tetap ditahan, dengan alasan menunggu Ibu Santi (red-Satgas BPN) Kota Tangerang wilayah Kelurahan Pondok Bahar", ucap Ahmad.

Satgas Kelurahan Pondok Bahar berbeda jauh dengan Satgas di Kelurahan lainnya, sekalipun berkas kurang lengkap tetap diserahkan, karna pada waktu pengecekan di BPN pastinya sudah dilengkapi, tidak ada alasan apapun untuk menahan sertifikat warga, karna itu adalah hak kami, tegasnya.

Warga lainnya, Turip mengatakan, kenapa surat sertifikat tanah saya tidak jadi-jadi padahal saya mengajukan dari tahun 2017 dengan adanya program PTSL, sampai 2019 ini tidak jadi, dan saya juga sudah melengkapi berkas kekurangannya. "Saya sangat kecewa dengan pelayanan yang tidak maksimal oleh pihak BPN Kota Tangerang, Kalau masih tidak juga ditanggapi serius permasalahan ini, kami tidak segan-segan adukan kepada Walikota Tangerang, H. Arif Wismansyah", Ungkapnya.

Warga menunggu dengan penuh ketidakjelasan. Padahal mereka sudah lebih dari dua tahun mengajukan pengurusan namun tidak ada kabar kelanjutan dari program sertifikat gratis tersebut.

"Dulu kan BPN Tangerang janjinya sertifikat tanah PTSL selesai usai Pilpres 17 April 2019. Sekarang udah bulan Oktober tapi janji itu tidak terealisasi, sedangkan syarat-syarat sudah kami berikan," kata Turip, warga Kelurahan Pondok Bahar.

Menurut dia, pengurusan sertifikat tanah miliknya hingga kini tak kunjung selesai. Setelah mempertanyakan langsung ke BPN baru diketahui ada surat keterangan yang keliru.

Semestinya pihak BPN menginformasikan kembali kepada warga ketika ada persyaratan yang kurang atau salah, sehingga bisa dikoreksi, dan warga tidak menunggu tanpa kejelasan dan kepastian.

"Saya aja tahu ada syarat yang keliru ketika menanyakan langsung ke BPN. Kalau saya tidak tanyakan, tidak tahu prosesnya sudah sejauh mana, sangkanya mungkin semua beres aja," sambungnya.

Wajar jika warga mempertanyakan sampai sejauh mana proses pembuatan sertifikat tanah mereka, mengingat pihak BPN menjanjikan sertifikat beres setelah pelaksanaan pilpres.

"Keluhan ini saya denger juga dari ratusan warga lainnya di Kelurahan Pondok Bahar, belum termasuk kecamatan lainnya. Bisa jadi jumlahnya ribuan warga, yang menunggu kepastian soal nasib sertifikat Tanah program PTSL," tuturnya.

Ini dikarenakan minimnya sosialisasi ke masyarakat dari kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Tangerang, dan pengurusannya bertele-tele tanpa di imbangi informasi yang jelas", ungkap Turip.

Program sertifikasi Tanah atau Program Tanah Sistematis Lengkap Ini sejalan dengan program Presiden Joko Widodo yang menargetkan secara nasional, pada 2025 semua tanah di Indonesia harus sudah tersertifikat.

Penulis : Hendra Hadicipta