Banjir Morotai Ditaksir Menimbulkan Kerugian Matrial Milyaran Rupiah -->

Advertisement

Banjir Morotai Ditaksir Menimbulkan Kerugian Matrial Milyaran Rupiah

Monday, 13 January 2020




Postnewstime l Morotai.- Hujan lebat dan meluapnya air dari sejumlah sungai telah mengakibatkan banjir melanda sejumlah Desa di tiga Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara. Dan, menggenangi ratusan rumah, jalan raya serta kebun warga.  


Namun, banjir tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, hanya menimbulkan kerugian material milyaran rupiah. Pada Senin 6 Januari hingga Rabu 8 Januari 2020.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai menanggapi serius dalam penanganan banjir  itu. Dimana Bupati Morotai, Benny Laos, telah mengeluarkan Keputusan Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir. pada Selasa 7 Januari 2020.

Selain itu, pada Sabtu 11 Januari 2020, tim BNPB RI bersama pemda telah meninjau kelokasi banjir. Diantaranya Kecamatan Morotai Timur ( Desa Rahmat dan Desa Hino), Kecamatan Morotai Utara (Desa Lifao, Desa Tawakali, Desa Sakita, Desa Bere-Bere dan Desa Lusuo) dan Kecamatan Morotai Jaya (Desa Sopi dan Desa Sopi Majiko), guna memastikan kondisinya paska banjir.


Kasubbid BNPB RI, Roslin, saat di konfirmasi Minggu 12 Januari 2020 menyampaikan Tim BNPB bersama Pemda telah turun kelapangan  meninjau seluruh Desa yang tergenang air serta sungai yang menyebabkan banjir.

"Saya sudah kelapangan dan saya sudah koordinasi dengan Wakil Bupati tadi malam," Katanya

Saat ini, Kata dia, Bupati telah mengeluarkan surat keputusan terkait bencana banjir tersebut.

"Sekarang Surat Keputusan Bupati Morotai status tanggap darurat," Tukasnya

Namun, ujarnya, ada bantuan dana siap pakai yang kita serahkan ke Pemda untuk biaya operasional petugas posko penanganan banjir dan logistik pengungsi.

Roslin menyebutkan, sementara untuk pembangunan penguatan tebing sungai harus ada Permohonan Bupati Morota dan SK Bupati Status Transisi Darurat menuju Pemulihan. Kemudian selanjutnya ada Tim verifikasi yang akan menilai kerusakannya apa saja saat verifikasi.

Sementara Wakil Bupati (Wabup), Asrun Padoma, saat di konfirmasi melalui telepon seluler. Minggu 12 Januari 2020, mengatakan setelah meninjau lokasi banjir bersama tim BNPB RI maka,  penanganan jangka pendek segera dilakukan. Yakni ada tiga sungai yang dianggap paling urgen untuk dilakukan normalisasi, yaitu sungai Sopi, Sungai Lusuo dan Sungai Tawakali.

"Saat ini, di Desa Sopi tim BNPB dan Balai Sungai telah membangun posko bencana banjir. Mereka bertugas memantau perkembangan banjir karena cuaca masi ekstrim beberapa minggu kedepan. ini salah satu alasan keluarnya Keputusan Bupati," Ungkapnya.

Lanjutnya, SK itu juga menjadi dasar usulan permintaan dana tanggap darurat ke kementrian RI. 

"Karena, bila kita mengejar dana reguler waktunya masih lama yakni tahun 2021. Sementara ada tiga sungai yang menjadi urgen untuk dibangun pembangunan penguatan tebing sungai," Terangnya.

Untuk itu, Pemda berharap Pemerintah Pusat dapat membangun Pembangunan Penguatan Tebing Sungai Sopi, Sungai Lusuo dan Sunga Tawakali di tahun ini. Karena tiga sunga itu yang paling urgen.

Sementara Kadis PUPR Pulau Morotai, Abubakar Abdulrajak, mengutarakan bahwa Pemda Morotai mengusulkan semua sungai besar yang setiap hujan dengan intensitas tinggi meluap. Sungai sungai itu yang di usulkan agar dibangun penguatan tebing sungai.

"Semua sungai besar kami usul ke BNPB maupun ke Balai Sungai untuk dibangun penguatan tebingnya. Diantaranya Sungai Rahmat, Sungai Hino, Sungai Lifao, Sungai Lusuo, Sungai Tawakali dan Sungai Sopi. Hanya, mana yang akan disetujui kita belum tau." Pungkasnya.

Masyarakat Pulau Morotai hususnya di Desa Desa yang terdampak banjir berharap Surat "Sakti" Bupati dapat mewujudkan impian masyarakat yakni hidup bebas dari banjir.

"Semoga langkah yang diambil Bupati tentang tanggap darurat banjir Morotai dapat menggugah Pemerintah Pusat agar segera membuat penguatan tebing sungai sehingga tidak banjir lagi," harap warga yang terdampak banjir.

Keseriusan Pemkab Morotai dituangkan dalam Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 362.2/15 /KPTS/PM/2020 Tentang
Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020.

Perlu di ketahui, Sesuai data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Morotai, bahwa warga yang terdampak banjir dan tergenang air di tiga kecamatan itu mencapai 667 KK, bahkan sekitar puluhan kepala keluarga di Desa Sopi masih mengungsi.

Jurnalis :Abdul H