Diduga Melanggar Kode Etik Dalam Mengajar, DKGI Akan Panggil Guru SMPN 2 Juntinyuat

Advertisement

Diduga Melanggar Kode Etik Dalam Mengajar, DKGI Akan Panggil Guru SMPN 2 Juntinyuat

Saturday, 25 January 2020

Sekretaris DKGI, Dr. H. Pendi Susanto, M.Pd

Postnewtime | Indramayu- Dewan Kehormatan Guru (DKG) PGRI Indramayu memastikan akan memanggil dan memeriksa Guru dan Siswa Kelas 8-A yang mengetahui peristiwa dugaan terjadinya pelanggaran kode Etik Guru dalam proses belajar mengajar terhadap siswa di SMPN 2 Juntinyuat yang diduga dilakukan Guru MUS. Selain itu, Kepala SMPN 2 Juntinyuat, H. Nasarudin, M.Pd. juga akan dimintai klarifikasinya.

"Tentu saja, siapa saja yang mengetahui peristiwa itu, kami pastikan akan di panggil untuk dimintai klarifikasinya," tegas Sekretaris DKGI, Dr. H. Pendi Susanto, M.Pd. Sabtu 25 Januari 2020.

Dalam perkara ini, DKGI telah menetapkan Guru Mus, menjadi teradu. Karena, Ia diduga melanggar Kode Etik Guru Indonesia. Yakni, Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf f, pada saat jam pelajaran bahasa inggris sedang berlansung dikelas 8-A.

Sementara untuk pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, DKGI telah mengirimkan surat nomor: 4/Etik/I/2020 tertanggal 22 Januari 2020 tentang pemberitahuan dimulainya pemeriksaan perkara kode etik guru, kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kapolres Indramayu, Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat dan Mahkamah Guru PGRI Indramayu.

Disebutkan, Tindakan DKGI ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 Ayat (1) UU No. 74/2008 yang menyebutkan bahwa, Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan pula bahwa, Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan: a. hukum; b. profesi; dan c. keselamatan dan kesehatan kerja.

Sementara sesuai MoU antara Kepolisian RI nomor: B/106 /XI/2017dan PB PGRI nomor: 182 /Pks/PB/XXI/2017, bagian huruf B angka 2) huruf b menyebutkan bahwa, DKGI PGRI mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya.



Jurnalis: Irsya