Moh.Guru Ketua Ampel : Kita Akan Pantau Setiap Perusahaan Yang Tidak Ada Izin Limbah B3

Advertisement

Moh.Guru Ketua Ampel : Kita Akan Pantau Setiap Perusahaan Yang Tidak Ada Izin Limbah B3

Friday, 17 January 2020

Postnewstime I Tangerang,  - Undang - Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tata cara tentang pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Non B3 namun apakah masih banyak pembuangan limbah B3 maupun Non B3 secara langsung kemedia tanah dan air yang di duga mengakibatkan kerusakan lingkungan.


Undang - Undang yang diterbitkan diera Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, Presiden Ke - 6 Republik Indonesia sampai saat ini belum pernah diamandemen berarti Lembaga Legislatif (DPR) dan KLHK menganggap bahwa sementara UU 32 Tahun 2009 tersebut dianggap sempurna. Semua pelaku usaha mulai dari Penghasil, Pengangkut, Pengumpul dan Pengelola Limbah B3 ataupun Non B3 harus tunduk terhadap UU No 32 Tahun 2009 tersebut tanpa terkecuali. Harapan itulah tentunya yang dijadikan dasar harapan oleh masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman.


Penghasil Limbah hanya berusaha agar limbah yang mereka hasilkan tidak tertumpuk atau mencemari perusahaan mereka, tidak akan mereka perdulikan siapapun perusahaan yang bermitra dengan mereka asalkan secara Undang Undang mereka sudah ikuti sesuai prosedur, padahal tanpa mereka sadari tidak selektifnya mereka bermitra justru mengakibatkan preseden buruk untuk lingkungan dan perusahaan itu sendiri.


Ketua Aliansi masyarakat pecinta dan pemerhati lingkungan ( AMPEL ) mengatakan kita akan pantau dan akan laporkan setiap ada perusahaan penghasil maupun jasa dibidang limbah B3 maupun non B3 yang merugikan masyarakat dengan mencemari tanah, air maupun udara, dan kamipun akan memberikan edukasi terhadap perusahaan perusahaan tersebut untuk bisa di arahkan agar limbah ini benar benar sesuai prosedur dan aturan yang ada.


" Peraturannya jelas, undang-undangnya jelas dan dendanya pun jelas tinggal apakah perusahaannya jelas atau tidak menjalankan amanah undang-undang terkait pengelolaan limbah B3 jika tidak kami akan laporkan dan jika diperlukan kami akan membuat gugatan class action ke pengadilan jika diperlukan. " Tegas Mohamad Guruh, SH Ketum AMPEL Indonesia.(red/rls)