Ratusan Warga Gruduk Kades Pakembaran Soal Dana Desa -->

Advertisement

Ratusan Warga Gruduk Kades Pakembaran Soal Dana Desa

Friday, 17 January 2020



Postnewstime | Pemalang - Ratusan warga Desa Pakembaran, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang menamakan diri Forum Masyarakat Desa Pakembaran melakukan aksi unjuk rasa di Balai Desa Pakembarang, Kamis (16/1/2020).


Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh kurang lebih tiga ratusan orang diketuai oleh tim sembilan. Sumadi selaku koordinator tim sembilan, menuntut pertanggungjawaban Kepala Desa Pakembaran H. Makhfud Yunus.

"Terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan penggunaan anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) yang belum diwujudkan." ungkap Sumadi.


Hadir dalam kegiatan tersebut AKP. Amin Mezi SH.MH (Kasat Intel Polres Pemalang), AKP Suhadi SH.MH (Kasat Reskrim Polres Pemalang), juga aparatur Pemerintah Muspika Kecamatan Warungpring.

Unjuk rasa disaksikan juga oleh H.Makhfud Yunus (Kades Pakembaran), Bribka Murhadiman (Babinkamtibmas Pakembaran), Serda Mukhori (Babinsa Pakembaran) dan ratusan Masyarakat Peduli Pakembaran.

Samudi menyebutkan, unjuk rasa warga dilakukan terkait dengan sejauh mana pelaksanaan anggaran tahun 2019 yang dikelola oleh bendahara karena ada temuan yang harus dijawab secara terbuka.

"Seperti, Pembelian mobil siaga Rp.220 juta (belum terealisasi) masih dalam proses, Pembuatan sumur bor : 150 juta (belum terealisasi) masih dalam proses, pengaspalan jalan desa : 220 juta (masih dalam proses)." beber Sumadi.

Kemudian lanjut Sumudi, terkait pembangunan RTLH sebanyak 5 unit Rp 50 juta (masih dalam proses), BUMDesa bersama Rp. 50 juta ( Tidak terealisasi), pembinaan masyarakat Rp. 50 juta ( Tidak terealisasi), pemberdayaan masyarakat Rp. 50 juta (Tidak terealisasi), pembangunan rabad beton Rp. 31.450.000 ( masih dalam proses), Insentif RT/RW Rp. 13 juta (Tidak terealisasi), sisa insentif guru Madin dan TPQ Rp. 26 juta (Tidak terealisasi).

"Terkait dengan hal tersebut maka kami mengharapkan Kades Pakembaran Bapak H. Makhfud untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kades sebelum ada tindakan lebih jauh dari masyarakat," tegas Sumadi.

Pasalnya, dengan adanya kejadian pertanggung jawaban pembangunan tahun 2019 yang belum terealisasi kami meminta Kepala Desa untuk mengundurkan diri dari jabatannya .

"Proses hukum selanjutnya kami serahkan semua ini kepada aparat penegak hukum dan diharapkan tidak ada permainan karena warga masyarakat menunggu hasilnya", pungkas Kota Sumadi.

Sementara itu,  menanggapi aksi warganya, Kades Pakembaran H.Mahfud Yunus meluruskan bahwa dalam mengambil uang untuk proyek tahun 2019 saya tidak tahu menahu semua dilakukan oleh Bendahara.

"Selanjutnya Bendahara Desa langsung di transfer ke sdr. Taufik Wanarata, namun terkait hal tersebut saya sebagai Kepala Desa Pakembaran bertanggungjawab penuh semua tuntutan masyarakat dan akan melkasanakan progam tahun 2019, yang belum selesai dan akan kami selesaikan di Bulan Februari 2020 semua." kata Makhfud.

Ditempat yang sama, Camat Warungpring melalui Kasi PMD nya Imam Fahrudin, SAP., memberikan pencerahan terhadap warga yang hadir di dalam unjuk rasa tersebut menyampaikan, mekanisme pembangunan di desa tertuang dalam UU No. 6 th 2014 dan kecamatan berfungsi sebagai koordinasi dan  pembinaan terhadap desa.

Menurutnya, acuan APBdes dalam pembangunan desa adalah jumlah DD untuk tahun 2019 penggunaan 20 % untuk pemberdayaan masyarakat desa dan di tahun 2020 pemberdayaan ditingkatkan menjadi 25 % peruntukannya bisa untuk mengatasi stanting dan mengentas kemiskinan.

"Sedangkan, terkait untuk menurunkan Kades maupun perangkat nya ada aturan mainnya tidak bisa secara langsung karena harus ada unsur unsur yang dipenuhi", jelas Imam Fahrudin.

Hal senada juga disampaikan Kapolres Pemalang, melalui Kasat Reskrim AKP Suhadi SH., MH ketika menanggapi unjuk rasa warga Pakembaran, dengan adanya aduan dari masyarakat kami dari pihak penegak hukum menerima aduan, semua dalam proses penyelidikan.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait ,seperti Inspektorat maupun PPAT, itu pun harus menunggu tanda tangan Bupati Pemalang. Apabila ada unsur pidana maka kami dari kepolisian akan memproses," terang Kasat Reskrim AKP. Suhadi.

Jurnalis : S.Roto