Polri Ancam Pidanakan Warga Yang Keluyuran, Hal ini Menuai Kritikan Dari Pengacara Muda di Banten -->

Advertisement

Polri Ancam Pidanakan Warga Yang Keluyuran, Hal ini Menuai Kritikan Dari Pengacara Muda di Banten

Admin
Rabu, 25 Maret 2020

Siber.news - Virus Corona atau (COVID -19), kini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan Negara. Bahkan POLRI mengambil langkah serius dengan mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penangan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).


Mengingat masih banyaknya masyarakat yang berkeliaran di luar rumah sehingga membuat Polri mengambil langkah konkrit dengan turun kelapangan untuk menghimbau secara langsung kepada masyarakat yang masih beraktifitas diluar rumah.


Bahkan tidak tanggung - tanggung POLRI melalui Irjen M. Iqbal Kadiv Humas Polri menyatakan statement bahwa, POLRI ancam pidanakan warga yang bandel keluyuran, apabila ada masyarakat yang tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas untuk kepentingan Bangsa dan Negara, kami akan memproses Hukum, dengan Pidana Pasal 212 KUH Pidana.


Lalu timbul banyak pertanyaan apakah benar keluyuran atau beraktifitas diluar rumah dapat di Pidana? Mengingat budaya masyarakat kita adanya nongkorng dan ngopi-ngopi di café. Mari kita lihat bunyi dari pasal 212 KUHPidana
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-“
Pasal - pasal yang dibahas dalam tulisan ini berada di dalam Bab VIII buku II KUHP yang berjudul “Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum” yang diatur dalam 207-241. Pasal - pasal di dalam bab ini tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan umum.


Namun R. Soesilo memberikan tafsir kekuasaan umum sebagai badan kekuasaan yang dikendalikan oleh pemerintah seperti gubernur, polisi, bupati, camat atau pegawai negeri atau pegawai - pegawai lainnya yang diberikan tugas oleh kekuasaan yang syah menjalankan tugas. Objek utama tindak pidana pada bab ini adalah kejahatan yang ditujukan kepada kekuasaan umum, artinya bukan ditujukan kepada yang bukan mengendalikan kekuasaan umum atau bukan sedang bertugas.


Sementara itu Moeljatno menggunakan istilah “pejabat” dalam rumusan pasal - pasal dalam bab ini, meskipun beliau tidak memberikan penjelasan tentang pengertian pejabat. Jenis delik yang diatur dalam Bab VIII ini cukup beragam dan banyak ada pasal 211, 212, 213 dan 214. Keempat pasal ini mengatur kejahatan yang ditujukan kepada pegawai/pejabat negara (kekuasaan) yang sedang menjalankan tugasnya.


Namun saya ingin membahas Pasal 212 Untuk memudahkan dalam menguraikan unsur-unsur pasal ini, maka akan dikutip secara langsung isi  pasal tersebut sebagai berikut dan unsur-unsurnya :
Pada unsur pasal dalam 212 perlawanan ditujukan secara langsung kepada petugas sehingga dapat menimbulkan akibat tertentu (luka/kematian).


Dari aspek perumusan tindak pidana, maka Pasal 212 termasuk dalam kategori tindak pidana materiil, karena ada akibat yang timbul pada pejabat/pegawai yang dilawan tersebut. Karena itu, ajaran kausalitas juga diperlukan untuk menentukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.


Kita ambil contoh kasus yang pernah terjadi sebagai berikut yaitu kasus pengacara dalam peristiwa pemukulan terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat , Kamis(18/7). Penyerangan terjadi saat hakim Sunarso sedang membacakan putusan atas perkara perdata. Dan dengan kejadian itu Pengacara tersebut menjadi Tersangka di jerat Pasal 212 KUHPidana dan 351 KUHPidana. Dan juga dalam kasus pegawai Mahkamah Agung yang mencakar dan memaki Aiptu Sutisna dengan pasal tunggal, Dora dijerat pasal 212 KUHPidana tentang perbuatan melawan aparat hukum.


Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 212, kualifikasi deliknya adalah melakukan perlawanan kepada pegawai/pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya. Perlawanan ini menimbulkan, luka atau kematian. Artinya tidak bias juga orang yang sedang nongkrong tanpa adanya upaya perlawanan kepada pejabat/pegawai/petugas bisa begitu saja di pidanakan.


Jangan juga warga masyarakat sudah cemas dan khawatir adanya Virus Corona Ini kemudian ditambah kecemasannya bahkan hingga menimbulkan ketakutan ketika keluar rumah di tangkap polisi dan di pidanakan.


Nah ini merupakan salah satu bentuk untuk mengedukasi kepada warga masyarakat Indonesia, mengingat profesi saya adalah Lawyer untuk dapat memberikan pandangan Yuridis, tentang adanya ancaman warga yang keluyuran dapat di pidana.  sekian


Oleh : SATRIA PRATAMA, S.H.
Managing Partners
(Kantor Hukum Satria Pratama, S.H. & Rekan)