Terkait Kegiatan Dinsos, UPPKH, KPU dan Reses Dimyati Diduga Biaya Sewa Tempat Dibayar Oleh Dinsos -->

Advertisement

Terkait Kegiatan Dinsos, UPPKH, KPU dan Reses Dimyati Diduga Biaya Sewa Tempat Dibayar Oleh Dinsos

Admin
Thursday, 19 March 2020

Siber.News Pandeglang - Hebohnya penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pandeglang bekerjasama dengan UPPKH (Unit Pelayanan Pendamping Keluarga Harapan) di Meeting Room Mutiara Carita, 16/03/2020 makin mengemuka.



Publik di Pandeglang menduga ada yang tidak wajar dalam penyelenggaraannya. Sebab di tempat yang sama, dalam hari yang sama dan peserta yang sama, ada tiga agenda yang berbeda. Agenda pertama pagi hari adalah hajatnya Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PKH (Pendamping Keluarga Harapan) yang dihadiri Bupati Irna Narulita Dimyati.


Acara kedua Kunker Reses anggota DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah. Pesertanya pun sama, para PKH.


Acara ketiga adalah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Pandeglang 2020, yang dikerjasamakan oleh KPU dengan UPPKH. Digelar jam 12.30 sampai sore. Peserta acara ini juga sama, para PKH.


Yang menghebohkan di kalangan netizen adalah adanya foto spanduk acara sosialisasi KPU yang ditutup oleh spanduk acara Kunker Reses Dimyati. Di sudut spanduk nampak logo KPU yang tersisa dibalik spanduk Dimyati.


Hasil penelusuran di lapangan, pihak manajemen Mutiara Carita mengaku bahwa yang membayar biaya sewa tempat acara hanya dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. "Benar, acara kemarin itu sewa tempatnya dibayar oleh orang dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Pihak lain nggak ada" kata petugas di Mutiara Carita yang enggan disebutkan namanya.


Di sisi lain, sebelumnya para pihak seperti saling melempar tanggung jawab. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Nuriyah yang turut menghadiri acara Kunker Reses Dimyati mengatakan tidak mengetahui jika UPPKH bekerjasama dengan KPU menggelar acara Sosialisasi Pilkada. "Saya dari dinas Rakor pak, saya juga gak tau ada KPU, saya selesai habis Dzuhur" tulisnya di saluran WhatsApp.


Lain pula penjelasan Ketua Divisi Penyelenggaraan KPU Pandeglang, Ahmadi. Ia membenarkan acara sosialisasi tersebut. Namun ia mengaku tidak mengetahui adanya acara Kunker Reses Dimyati. "Silakan konfirmasi ke UPPKH, karena kita tidak tahu. Kita sosialisasi, tidak ada Kunker ataupun Reses. Terus terang kita juga merasa kecewa. Tapi saya berharap mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi kedepan" ungkap Ahmadi.


Penjelasan lainnya disampaikan Ketua UPPKH Sulaeman Apandi, yang membenarkan kerjasama denga KPU Pandeglang dalam acara Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Pandeglang. Tentu biaya pelaksanaannya dari KPU Pandeglang.


Menyikapi persoalan ini, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada kembali angkat bicara. Dia menduga ada persekongkolan yang harus dibongkar dari peristiwa itu. "Mereka merasa gak ada yang tau dan terkesan cuci tangan atas keterlibatan pihak lain yang menunggangi kegiatannya. Tapi mereka lupa bahwa yang membayar sewa tempat ternyata pihak Dinsos Kabupaten Pandeglang. Lah terus pihak KPU yang menggandeng UPPKH dan Kunker Reses Dimyati gratisan?" ungkap Uday serius, saat dihubungi melalui saluran telepon.


Lebih jauh Uday mengatakan soal kejanggalan lainnya. "Dari pesertanya saja sudah jelas itu-itu juga. Tempat disitu juga. Ini persoalan yang harus mereka jelaskan ke publik. Sebab anggarannya dari uang negara, bukan uang pribadi" tukas Uday.


Uday juga menyebutkan indikasi persekongkolan mereka. "Namun di salah satu akun Facebook, atas nama Ruby Khenza Permata, di hari yang sama pada jam 14.50 mengupdate statusnya, tertulis "Hari ini jadwal padat. Rakor PKH, Reses, Sosialisasi KPU dan Mubes Forum PKH". Ini kan ketauan betul belangnya." Tukasnya.



Kritik pedas Uday tak selesai disana. Ia pun mempertanyakan kehadiran Bawaslu Pandeglang. "Saya juga merasa aneh, masa Bawaslu tidak tau peristiwa ini. Mereka kan dibayar untuk mengontrol dan mengawal Penyelenggara Pilkada dan pihak ASN, Kades dan aparat desa yang menggelar kegiatan tersebut. Jika mereka gak mampu menahan tekanan dari penguasa di Pandeglang, bagaimana kualitas dalam proses demokratisasi di Pandeglang bisa baik" kata Uday penuh tanya. ( Tim/Br )