Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Berita Pilihan

Hukum

Berita Utama

Bisnis

Hukrim

Iklan Pendidikan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Forkopimda Kota Serang-Banten, Sepakat Penutupan Tempat Hiburan Malam

Monday, 23 November 2020 | November 23, 2020 WIB Last Updated 2020-11-23T10:57:42Z


Postnewstime l Serang.-Baru baru ini kota serang di ramaikan dengan protes masyarakat atas tempat hiburan malam yang selalu exis di saat malam hari tanpa menghiraukan penyebaran Covid-19. Padahal pemerintah telah mengeluarkan aturan, yaitu di saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berlakukan, larangan untuk berkerumun serta menghindari keramaian untuk memutus penyebaran virus Covid-19 .


 Selain itu khusus nya tempat tempat hiburan, apalagi hiburan malam tidak di perbolehkan beroperasi, seperti  yang  di tetapkan oleh Gubernur provinsi Banten.


Tepat pada tanggal 02 November 2020 MAPAK-Banten mengadukan aktifitas tempat hiburan malam tersebut langsung ke Walikota Serang, dengan nomor surat: 011/KOALISI/MAPPAK-BANTEN/Aud-HIB/XI/2020 oleh Koalisi MAPAK.


Aduan masyrakat tersebut mendapat respon positif dari pemerintah, dengan melakukan rapat FORKOPIMDA kota serang, dan di putuskan untuk melakukan penutupan tempat hiburan malam sampai batas batas yang telah di tentukan.(23/11/2020)

 "Hari ini usai rapat, kesepakatan Forkopimda, bahwa tempat hiburan di tutup," tiru "Heri," anggota Dewan kota serang fraksi Gerindra, kepada awak media lewat pesan whatsap.
Namun Politikus Gerindra tersebut tidak menjabarkan sampai kapan akan di lakukan penutupan tempat tempat hiburan tersebut.

 
Di lihat kepedulian masyarakat akan memutus rantai penyebaran Covid-19, harus nya di dukung oleh pemerintah, di mana seharusnya pemerintah sendiri saat ini juga bertindak sebagai team gugus percepatan penanganan covid-19. Masyarakat  mengkhawatir kan, jika keadaan tersebut di biarkan akan menjadi kluster kluster baru penyebaran virus di asese tersebut.


 Selain itu sudah intruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, bahkan saat ini menteri dalam negeri memberikan intruksi, akan memberhentikan kepala daerah yang telah terbukti membiarkan adanya kerumunan massa, apalagi tidak mengimplementasikan tentang standard protokol kesehatan.(Rls /Red) 
×
Berita Terbaru Update