Ketua LBH LAPAN, Himbau Masyarakat Kendaraan Di Tarik Paksa Di Jalan Segera Lapor Kepihak Berwajib -->

Advertisement

Ketua LBH LAPAN, Himbau Masyarakat Kendaraan Di Tarik Paksa Di Jalan Segera Lapor Kepihak Berwajib

Minggu, 15 November 2020


 

Postnewstime l Tangerang, - Perusahaan pembiayaan dengan menggunakan debt collektor atau mata elang yang sistemnya di bayar pernyunit, untuk menarik kendaraan yang sudah telat sangatlah meresahkan sebagaian masyarakat, tidak sedikit Debt collektor atau Mata Elang di pinggir jalan raya yang memperhatiakan kendaraan lalu-lalang, pasalnya mereka Debt collektor atau mata elang tidak segan-segan memberhentikan kendaraan yang menunggak pembiayaan lalu membawa kekantor sampai menarik secara paksa di jalan, Minggu (15/11/2020).

Hal ini dikomentari ketua LBH LapanHam Dedi Armen, SH yang beralamat di Komplek Merdigrass Blok KC.06 nomor 07 Citra Raya Tangerang-Banten, Dedi Armen, SH menjelaskan kepada awak media   berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian.

"Untuk itu pada perusahaan pembiayaan biasanya akan diikuti jaminan fidusia, perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan, jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, sehingga pihak perusahaan pembiayaan dilarang menarik kendaraan bermotor atau jaminan lainnya tanpa penilaian badan Pelelang Hukum," jelasnya.

Selain itu Mohamad Guruh, SH Pengacara muda yang juga Sekretaris LBH LapanHam yang duduk mendampingi Dedi Armen, SH menjelaskan, "Pada Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 juga telah melarang perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan nasabah yang nunggak bayar kredit, penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector, bisa dikenai Pasal 368 Ayat (1)," tegasnya.

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun," sambungnya.

Lalu Dedi Armen, SH menjelaskan tentang pasal 378 yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian ke bohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam kerana penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun," jelasnya.

Debt collector yang secara paksa mengambil barang kreditan dengan menggunakan kekerasan juga bisa dijatuhi Pasal 365 KUHP Yang berbunyi : "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahuluhi, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri," tutupnya.

Jurnalis :Moh.guru /Red